Skema perencanaan pinjaman luar negeri untuk Kementerian/Lembaga (image : Kemenkeu)
Stafsus Sri Mulyani Ungkap Skema Utang Asing untuk Anggaran Kemhan
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengungkapkan rencana penarikan pinjaman dari luar negeri untuk tambahan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih dibahas di Kementerian PPN/Bappenas.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya mencatat ada alokasi anggaran yang cukup tinggi dari pinjaman luar negeri. Nilai pinjaman Kemhan dari luar negeri naik sekitar USD 4 miliar atau setara Rp 61,58 triliun (asumsi kurs Rp 15.395 per dolar AS).
"Silakan didalami di Bappenas karena mereka yang punya otoritas dan lebih paham. Untuk detail teknis tentu Kemhan yang lebih paham," kata Prastowo saat dihubungi kumparan, Jumat (8/12).
Dari paparan perencanaan pinjaman yang diterima kumparan, tugas Bappenas antara lain menerima dari usulan Kementerian/Lembaga serta menyiapkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM Blue Book), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRP-PLN Green Book, dan Daftar Kegiatan yang diusulkan ke peminjam atau Brown Book.
Setelah mendapat persetujuan, Kemenkeu selanjutnya mengatur permintaan resmi (formal request) dan penetapan sumber pembiayaan dari lembaga penjamin kredit ekspor serta kreditor swasta asing.
Setelah itu, Kementerian/Lembaga mengatur kontrak pengadaan barang/jasa dengan indikasi pembiayaan bersama calon kreditor. Lalu Kemenkeu mengatur persetujuan kredit (loan agreement).
"Sesuai ketentuan dan chart di atas, Kemenkeu menjalankan fungsi dan tanggung jawab itu," tutur Prastowo.
Dalam rapat internal bersama Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto terkait anggaran sistem pertahanan Tahun 2024 pada Selasa (28/11), Sri Mulyani menyebut anggaran Kemhan naik mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi alutsista yang ada.
"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden USD 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi USD 25 miliar (setara Rp 384,87 triliun dengan asumsi Rp 15.395 per dolar AS)," tutur Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11).
"Jadi dalam hal ini 2024-2029, nanti kemudian 2029-2034," lanjutnya.
Sri Mulyani juga menyebut kenaikan anggaran Kemhan mengacu ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity. Ia memastikan anggaran masih sesuai dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang.
See full article Kumparan