JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan anggaran Rp350 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran 2024.
Pengajuan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan M Herindra dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (7/6/2023).
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra menjelaskan tingginya pagu indikatif tersebut untuk rencana kebutuhan Kemhan dan TNI.
Semisal upaya moderenisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai dengan minimum essential force (MEF).
Menurut Herindra saat ini pagu indikatif yang diberikan ke Kemenhan pada 2024 hanya sebesar Rp123 triliun. Sedangkan 40 persen dari rencana kebutuhan Kemhan sudah mencapai Rp300 triliun.
"Kita upayakan karena pagu yang kita terima jauh yang diajukan. Kita masih ada program pembelian pesawat tempur Rafael dan F-15 sedang dinegosiasi. Kita ingin membuat pertahanan kita kuat karena negara kita itu besar. Untuk menjaga kedaulatan negara harus mempunyai TNI yang kuat," ujar Wamenhan usai rapat kerja di Gedung DPR, Rabu (7/6/2023).
Herindra menambahkan pagu indikatif yang diberikan kepada Kemenhan pada 2024 sebesar Rp123 triliun belum memumpuni. Apalagi jumlah tersebut akan dibagi untuk Kemenhan, Markas Besar (Mabes) TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Sedangkan saat ini realisasi penyerapan anggaran Kemenhan selama ini sudah mencapai 90 persen. Pihaknya berharap Komisi I DPR bisa menerima usulan pagu indikatif Kemhan tahun 2024 sebesar Rp350 triliun.
Sebab, sambung Herindra, pagu yang diterima Kemhan dinilai masih terlampau jauh dari anggaran yang diajukan.
"Kemenhan akan terus berupaya melakukan kekuatan pokok minimum (MEF) untuk mempercepat proses modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia," ujarnya.
(KompasTV)