Produksi tank medium Harimau di FNSS, Turki (photo : DefenceTurk)
Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp 69,82 triliun untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun Anggaran 2023.
“Untuk (PMN) tunai ini kita mengusulkan hampir Rp 70 triliun tidak lain yang terbesar sebenarnya penyelesaian pembangunan tol Sumatera menuju Jambi, yaitu kurang lebih diperlukan dana hampir Rp 30 triliun,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).
Erick menjelaskan, penambahan PMN itu porsi terbesarnya untuk pembangunan tol Sumatera. Menurutnya, hal itu merupakan pekerjaan terberat yang terus pihaknya dorong untuk menyelesaikan kesenjangan yang bisa terjadi Jawa dan Sumatera.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan alasan menambah PMN tunai semata-mata untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim tekanan tinggi karena covid-19 dan klaim di asuransi kredit.
"Kenapa ada tambahan PMN, untuk tingkatkan kapasitas maupun cover klaim presure tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," ujar Kartika.
Produksi pesawat tempur KF-21 di KAI, Korea (photo : ppomppu)
Dari paparannya, usulan PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun itu untuk PLN, Hutama Karya, InJourney, ID Food, Defend ID, IFG, KAI, DAMRI, IndonesiaRe, dan Airnav.
Menurut Pria uang biasa disapa Tiko ini, menyebut Damri juga cukup lama tidak menerima PMN untuk penugasan perintis, karena cukup banyak tugas dari Kementerian Perhubungan untuk daerah-daerah baru termasuk untuk reformasi bus listrik di kota besar Jakarta, Medan Surabaya, yang mana secara bertahap kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi listrik.
Begitupun untuk BUMN lainnya seperti Airnav, terdapat persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar.
"Sehingga memang ini butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas, Airnav juga cukup besar dampak cashflow akibat pandemi sehingga perlu ada cash flow pembelian capex radar," ujarnya.
Produksi radar di Thales, Prancis (photo : essonne)
Berikut rincian usulan tambahan PMN Tunai per BUMN:
- PLN Rp 10 triliun untuk Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.
- Defend ID Rp 3 triliun untuk Pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.
- ID Food Rp 2 triliun dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- Hutama Karya Rp 30,56 triliun untuk Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
“Angka PMN Rp 30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp 36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II),” jelas Tiko.
- InJourney Rp 9,50 triliun untuk Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.
- IFG Rp 6 triliun untuk Pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
- KAI Rp 4,1 triliun dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB. PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021.
- IndonesiaRe Rp 3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.
- Damri Rp 0,87 triliun untuk penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.
- AirNav Rp 0,79 triliun untuk mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem.
(Liputan6)