JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kesepakatan menaikkan anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dana pinjaman sudah dihitung oleh pemerintah.
Menurutnya, alutsista yang akan dibeli pun sudah dibahas bersama.
"Enggak apa-apa, kan kalau keputusan rapat sudah boleh," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
"Ya pasti sudah dihitung, waktu dan jumlahnya pasti sudah dihitung. Kan ada Menteri Keuangan yang paham itu. Sudah, (alutsista) sudah dibahas," katanya lagi.
Adapun kenaikan anggaran belanja alutsista ini terungkap saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan soal pembahasan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (28/11/2023) sore.
Sri Mulyani ikut hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya, rapat menyepakati kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri.
"Pertemuan dengan Menhan membahas belanja alutsista dari pinjaman luar negeri. Diketahui Kemenhan (Kementerian Pertahanan (anggarannya adalah anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) seperti hari ini. Namun, Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," kata Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
"Untuk tahun 2020 - 2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," ujarnya lagi.
Sri Mulyani lalu menjelaskan alasan disepakatinya kenaikan anggaran belanja alutsista oleh pemerintah.
Menurutnya, kenaikan karena kondisi alutsista yang dimiliki Indonesia dan potensi ancaman, serta peningkatan dinamika geopolitik.
"Kebutuhannya memang disampaikan Kementerian Pertahanan, menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista. Dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," katanya.
"Dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang," ujar Sri Mulyani melanjutkan. (Kompas)
Kapal selam juga termasuk alutsista yang akan direalisasikan (photo : Subs Hub)
Sri Mulyani: Pinjaman Luar Negeri Kementerian Prabowo Tembus Rp385 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil dari rapat bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari pinjaman luar negeri yang naik cukup signifikan.
Sri Mulyani menjelaskan, di luar anggaran yang telah diberikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kemenhan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 sejumlah US$25 miliar setara Rp385 triliun (kurs Rp15.400 per dolar AS).
“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari US$20,75 miliar ke US$25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” ujarnya kepada awak media usai Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD TA 2024 di Istana Kepresidenan, Rabu (29/11/2923).
Sebagaimana diketahui, belanja dari kemeterian yang dipimipin oleh Prabowo Subianto tersebut termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN.
Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai Rp316 triliun. Sementara dalam APBN 2024, Sri Mulyani menyisihkan Rp331,9 triliun untuk hukum dan hankam, termasuk di dalamnya untuk pengamanan Pemilu 2024.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran baik dari sisi DIPA maupun pinjaman luar negeri seiring dengan kondisi geopolitik yang tengah memanas.
“Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perancanaan penganggaran jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebutkan bahwa hingga 2034 mendatang, Jokowi telah menyutujui tiga rencana strategis di Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri sejumlah US$55 miliar.
“Keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu US$55 miliar untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman LN selama 3 renstra. Jadi dalam hal ini 2024 - 2029 nanti kemudian 2029 – 2034,” ungkapnya.
Adapun, pada pagi ini Sri Mulyani bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Di mana anggaran hukum dan hankam menjadi salah satu dari lima anggaran prioritas terbesar.
(Bisnis)