Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertahanan yang dipimpin calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan mendapat anggaran jumbo sebesar Rp 139,27 triliun pada 2024.
Besarnya anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) semakin menegaskan posisi kementerian tersebut sebagai salah satu kementerian/lembaga (K/L) dengan belanja jumbo.
Sejak 2019-2024, Kemhan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat selalu bergantian di daftar K/L penerima anggaran terbesar.
Pengecualian terjadi pada 2020 di mana Kementerian Kesehatan menjadi K/L dengan anggaran terbesar. Kondisi tersebut sejalan dengan besarnya anggaran penanganan Covid-19.
Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran Kemhan sejak Prabowo menjabat sebagai Kemhan melonjak 28% dari Rp 106,68 triliun pada 2018 menjadi Rp 136,87 triliun pada 2020.
Prabowo memang dilantik sebagai menteri pada Oktober 2019. Namun, APBN Kemhan masih mengacu pada pemerintahan sebelumnya sehingga belum mencerminkan ambisi Prabowo. APBN 2020 menjadi APBN pertama yang dirancang sepenuhnya oleh jajaran Prabowo.
Lalu, untuk apa saja anggaran sebesar itu?
Dikutip dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, anggaran Kementerian Pertahanan itu termasuk untuk penganggaran di tiga matra TNI, yakni TNI angkatan darat, laut, dan udara.
Khusus di Kementerian Pertahanan yang besar-besar seperti diperuntukkan untuk program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp 22,25 triliun; dan program dukungan manajemen sebesar Rp 2,10 triliun.
Sementara itu, Markas Besar TNI mendapat Rp 10,72 triliun, dengan anggaran untuk program dukungan manajemen menjadi yang terbesar Rp 4,89 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 1,44 triliun.
Markas Besar TNI AD mendapatkan jatah Rp 58,14 triliun, yang terbesar untuk program dukungan manajemen Rp 48,08 triliun, serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 6,10 triliun.
Untuk Markas Besar TNI AL mendapatkan porsi Rp 25,96 triliun, dengan kebutuhan terbesar untuk program dukungan manajemen Rp 13,41 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 8,63 triliun.
Sementara itu, Markas Besar TNI AU mendapatkan alokasi sebesar Rp 18,79 triliun. Terbesar adalah untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 8,71 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 7,40 triliun.
(CNBC)