Launching kapal harbour tug produkasi PT Noahtu Shipyard (photos : TNI AL)
TNI Angkatan Laut berkomitmen dalam menjalankan program pemerintah dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong kemandirian industri pertahanan, kali ini TNI AL membangun dua kapal tunda yang keseluruhannya memanfaatkan industri dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut (Aslog Kasal) Laksamana Muda TNI Agus Santoso saat memimpin acara launching kapal harbour tug, bertempat di galangan PT Noahtu Shipyard, Jakarta Utara, Selasa (7/3).
Lebih lanjut, Aslog Kasal menyampaikan bahwa, kapal harbour tug buatan industri dalam negeri ini selain berfungsi sebagai kapal tunda juga sebagai kapal Search and Rescue (SAR) karena dilengkapi dengan fire fighting untuk membantu pemadaman dan evakuasi korban di laut.
“Kapal ini memiliki kemampuan bollard pull 35 ton, sudut pandang anjungan hingga 360°, pemindahan kapal dan escorting services dengan menggunakan winch yang ada di haluan dan buritan, dilengkapi dengan sistem propulsi azimuth stern drive sehingga kapal dapat bermanuver 360° diam di tempat”, tegas Aslog Kasal.
Kapal tunda yang nanti akan beroperasi di Koarmada I dan Koarmada III ini, memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan pemanduan dan penundaan dalam membantu pergerakan manuver Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) saat proses keluar masuk pelabuhan. Kapal tersebut memiliki panjang 30 meter, dengan lebar 12 meter, tinggi 5,10 meter, kecepatan maksimal 12 knot dengan endurance hingga 5 hari, serta dilengkapi dengan akomodasi untuk 10 orang personel.
Dengan bertambahnya unsur KRI di Koarmada III yang saat ini sudah diperkuat kapal jenis angkut tank, bantu rumah sakit dan patroli sehingga dibutuhkan adanya kapal tunda. “Pembangunan dua kapal tunda tersebut guna peremajaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI AL”, ungkap Laksamana Muda TNI Agus Santoso.
Pada tempat terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali baru-baru ini menegaskan bahwa, langkah tersebut diambil guna mendukung pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, sekaligus sebagai wujud kemandirian bangsa dalam pemenuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), serta meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global.
(TLDM)