JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) pindah ke Kawasan Industri Subang, Jawa Barat. Alasannya, agar pengembang industri semakin terintegrasi.
Hal itu diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui usai acara Festival Hijriah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (19/7/2023) malam.
Erick mengatakan, selain untuk memperkuat integrasi ekosistem industri, pemindahan kedua anggota Holding BUMN Pertahanan (Defend ID) tersebut diperlukan karena saat ini lokasi operasionalnya berada di tengah kota.
"Bapak Presiden menginginkan Pindad dan PTDI itu pindah ke Kawasan Industri Subang supaya terpadu karena lokasi Pindad dan PTDI itu sudah di tengah kota," ujar Erick.
Adapun untuk fase pertama Kawasan Industri Subang ditargetkan beroperasi pada kuartal III-2024. Kawasan industri baru di Jawa Barat ini akan terintegrasi dengan jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Pelabuhan Patimban.
Permintaan pemindahan lokasi operasional Pindad dan PTDI sudah dibahas antara Jokowi, Erick, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pembicaraan tersebut dilakukan dalam dua kali pertemuan.
Pertemuan pertama dilakukan di Istana Bogor pada Minggu (16/7/2023), kemudian berlanjut di pertemuan kedua yang dilaksanakan pada Selasa (18/7/2023). Pada pertemuan kedua, hadir pula Wakil Menteri BUMN II Rosan Perkasa Roeslani.
"Jadi pertemuan dengan Pak Prabowo dan Pak Presiden itu lebih bicara mengenai industri pertahanan," ucap Erick.
Menurut dia, pada pertemuan tersebut, Jokowi meminta agar industri pertahanan nasional diperkuat karena berkaitan erat dengan keamanan negara. Maka dalam hal ini Defend ID memiliki peranan penting dalam membangun industri pertahanan nasional.
"Konteksnya, kalau lihat geopolitik, kita tidak boleh ketinggalan dalam membangun industri pertahanan kita. Bukan berarti kita mau kekerasan, tapi yang terbaik kita mempersiapkan pertahanan kita," paparnya.
Pada pembicaraan di pertemuan tersebut juga pemerintah berencana membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista). Salah satunya, helikopter tempur.
Pengadaan alutsista ini pun akan melibatkan Rosan yang memang membawahi BUMN klaster pertahanan terlebih Rosan sebelumnya merupakan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS).
"Jadi untuk juga menindaklanjuti kerja sama (dengan AS). Saya enggak tahu detailnya, tapi seperti pembelian beberapa alat yang dibutuhkan Indonesia, seperti helikopter dan lain-lain. Saya bukan ahlinya, jadi saya hanya mempersiapkan industrinya saja," tutup Erick.
(Kompas)