25 November 2020
Jakarta, CNN Indonesia -- PT PAL Indonesia (Persero) berniat menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 senilai Rp1,28 triliun untuk pemenuhan kebutuhan biaya pemeliharaan seluruh armada kapal selam yang dimiliki perusahaan.
Hal ini sejalan dengan kelanjutan Program Strategis Nasional (PSN) pengembangan infrastruktur kapal selam terkait penguasaan teknologi pembangunan kapal dari joint section menjadi whole local production.
"Ini juga untuk pengadaan shiplift yang merupakan fasilitas utama yang vital untuk mendukung kegiatan docking dan undocking kapal selam untuk pembangunan baru dan pemeliharaan perbaikan karena akan memperkecil risiko kerusakan kapal pada saat launching, mempersingkat waktu, dan menghemat biaya," papar Plt. Direktur Utama PAL Etty Soewardani saat rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (18/11).
Secara rinci, ia menjelaskan PMN akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan fasilitas kapal selam mencapai Rp1 triliun atau 78,12 persen dari total suntikan negara. Sementara sisanya akan digunakan untuk peralatan Rp265,83 miliar, dan SDM DRp10 miliar.
Saat ini, PAL sudah melaksanakan pembangunan kapal selam secara joint section sampai tahap pengujian dan penyerahan. Selain itu, tahap pembuatan working standard juga sudah dilakukan.
Rencananya, dana akan digunakan untuk pembangunan tahap kedua, yakni berupa fasilitas PHPL. "Ini dalam rangka menguasai kapabilitas pembangunan secara whole local production," tuturnya.
Lebih lanjut, PMN 2021 ini merupakan suntikan negara baru setelah absen lima tahun. Tercatat, PAL menerima PMN terakhir sebesar Rp1,5 triliun pada 2015.
Di sisi lain, ia turut menyampaikan kinerja keuangan perusahaan saat ini. Dari sisi pendapatan usaha, PAL memproyeksikan pendapatan akan meningkat tipis dari Rp1,63 triliun menjadi Rp1,68 triliun pada 2020.
"Realisasi pendapatan PT PAL mengalami peningkatan setiap tahun yang disebabkan meningkatnya perolehan kontrak baru," ungkapnya.
Kendati begitu, PAL meramalkan laba bersih justru minus Rp87 miliar dari sebelumnya laba Rp95 miliar. Alasannya, karena ada peningkatan beban di tengah pandemi virus corona atau covid-19. "Berupa beban bunga kredit restrukturisasi dan beban kerugian kurs," katanya.
Sementara, Ketua Komisi XI DPR Dito Ganindito mengungkapkan komisi keuangan menerima penjelasan penggunaan PMN dari PAL. Namun, Komisi XI berharap dana negara ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk pengelolaan bisnis perusahaan ke depan.
"Diharapkan bisa mengoptimalkan pengembalian nilai pokok investasi dan mengefektifkan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya," tandasnya.
(CNN)