Drone Alap-Alap PA-06D (photo : Tempo)
Jakarta - Pesawat udara nir awak (Puna) atau drone Alap-Alap yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak tahun 2012, telah berhasil mendapatkan sertifikasi Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Sertifikasi drone tipe Alap-Alap PA-06D ini diajukan ke Pusat Kelaikan Kemhan sebagai produk militer dengan jenis sertifikat Type Certificate (TC). Proses sertifikasi selama tiga bulan sejak didaftarkan hingga dinyatakan lulus sertifikasi pada Desember 2018. Saat ini Alap-Alap telah mengantongi sertifikasi TC dan sertifikasi kelaikan militer (Certificate of Airworthiness).
Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT Wahyu Widodo Pandoe mengatakan, BPPT melakukan perekayasaan Puna jenis taktikal untuk memenuhi kebutuhan nasional dan digunakan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Alap-Alap ini mengemban misi pemetaan udara dan surveillance," katanya dalam penyerahan sertifikasi di kantor BPPT, Jakarta, Kamis (3/1).
Alap-Alap memiliki kemampuan pemetaan 1.700 hektare per jam. Kemampuan terbang Puna Alap-Alap mencapai 5 jam. Drone ini mampu memetakan hampir 8500 hektare pada ketinggian 1.500 feet. Kemampuan terbang Alap-Alap bisa mencapai 12.000 feet dengan jangkauan data link 100 kilometer (line of sight). Untuk kecepatan saat cruise 56-65 knots. Memerlukan landasan pacu 150-200 meter serta membawa payload camera Sony a6000.
Selain itu, Alap-Alap memiliki bentang sayap 3,2 meter dan berat maksimum saat takeoff 31 kilogram dan berbahan bakar pertamax. Tingkat komponen dalam negeri Alap-Alap mencapai 50 persen.
Drone Alap-Alap PA-06D (photo : Viva)
"Setelah mendapatkan TC, Puna Alap-Alap PA-06D diharapkan dapat diproduksi di dalam negeri dan dimanfaatkan oleh TNI," ucap Wahyu.
Untuk produksi massal, BPPT akan mencari mitra industri. Puna Wulung pendahulu Alap-Alap telah berhasil diproduksi massal oleh PT Dirgantara Indonesia.
Wahyu menambahkan, Puna Alap-Alap sukses diuji coba dalam misi pemetaan jalur kereta api cepat Cirebon-Brebes sepanjang 61 km pada Juli 2017 serta daerah terdampak bencana di Lombok pada Agustus 2018.
Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Laksamana Muda Agus Setiadji mengungkapkan, proses sertifikasi ini bagian dari kemandirian industri pertahanan. Saat ini industri pertahanan butuh peralatan yang berfungsi ganda baik di masa damai maupun perang.
"Puna Alap-Alap menjadi bagian penting dari kami dalam pengembangan pendeteksian bahkan sampai ke depan bisa sebagai sistem tempur jarak jauh," ucapnya.
Menurutnya, dengan Drone Alap-Alap, pemantauan dan pemetaan bisa lebih hemat jika dibandingkan dengan pengoperasian kapal mencapai Rp 6 miliar sekali beroperasi. Berpatokan pada luas laut Indonesia jika dipantau seluruhnya membutuhkan 100 kapal, tentu anggarannya pun besar.
Ia menambahkan, Puna Alap-Alap ini mampu memperkuat sistem pertahanan Indonesia.
(Berita Satu)