02 September 2020
BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand menyatakan, mereka bakal menunda pembelian dua kapal selam dari China seharga Rp 10,5 triliun setelah rencana itu menuai kemarahan publik.
Berdasarkan kesepakatan 2015, "Negeri Gajah Putih" merupakan salah satu negara yang mendapatkan persenjataan laut yang diproduksi "Negeri Panda".
Thailand kemudian menyelesaikan pembelian tiga kapal selam pada 2017, di mana unit pertama bakal diserahkan pada 2023 mendatang.
Anggaran untuk membeli dua unit sisanya, sebesar 22,5 miliar baht (10.5 triliun) sudah disetujui oleh sub-komite parlemen pada awal Agustus.
Tetapi, langkah itu malah membuat publik meradang, karena dilakukan di tengah ekonomi negara yang menurun karena hantaman virus corona.
Masyarakat berbondong-bondong mengkritisi langkah itu, dengan tagar "warga tak ingin ada kapal selam" menjadi trending di Twitter.
Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri menerangkan, Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha yang juga menteri pertahanan merespons kritikan tersebut.
Anucha menerangkan, PM Prayut bernegosiasi dengan angkatan laut terkait kemungkinan untuk menunda pembayaran dua unit tersisa itu.
"Angkatan laut kini akan mencoba berbicara dengan China terkait penundaan setidaknya satu tahun," ujar Anucha dikutip AFP Senin (31/8/2020).
Pemerintahan Prayut yang ditopang militer mendapatkan gelombang protes menuntut agar dia mundur, karena menganggap pemerintahannya tak sah.
Kritikan itu diperparah dengan perekonomian "Negeri Gajah Putih" yang mengalami periode terburuknya dalam 20 tahun terakhir.
Ekonomi negara Asia Tenggara itu menyusut 12,2 persen di kuartal kedua, buntut dari ambruknya sektor pariwisata dan ekspor karena pandemi.
"Perdana menteri kini tengah memusatkan perhatian kepada ekonomi, yang tengah dikhawatirkan oleh publik," jelas Anucha kepada awak media.
(Kompas)