Wamenhan Minta PT Pindad Modernisasi Pabrik Peluru
Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono meminta PT Pindad (Persero) melakukan modernisasi mesin-mesin di fasilitas Divisi Munisi yang diimiliki perusahaan plat merah itu di Turen, Malang, Jawa Timur.
“Pindad harus melakukan modernisasi fasilitas yang dimilikinya di Divisi Munisi agar bisa meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan harga satu peluru,” kata Sakti melalui keterangan resmi, Sabtu (7/3/2020).
Sakti Wahyu berkunjung ke Divisi Munisi PT Pindad, Jumat (6/3/2020). Dalam kunjungan tersebut, dia didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan Laksda TNI Agus Setiadji, Dirjen Renhan Marsekal Muda TNI Dody Tri Sunu, Kabaranahan Mayor Jenderal TNI Budi Prijono, Direktur Utama Pindad, Abraham Mose beserta jajaran Drireksi.
Menurut Sakti jika Pindad mampu melakukan modernisasi fasilitasnya dengan menerapkan otomatisasi dan integrasi, biaya produksi menjadi turun secara signifikan dan harga jual menjadi lebih terjangkau.
"Sekarang harga jual peluru sekitar Rp 4.200 per butir, jika mesin produksi dimodernisasi, maka akan terjadi penurunan biaya karena lebih efisien. Mesin produksi yang ada saat ini adalah mesin tahun 60-an, jadi sudah sangat tua. Kemhan memastikan seluruh kapasitas pindad akan diserap oleh TNI dan Polri," katanya.
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan Pindad berencana meningkatkan kapasitas produksi Munisi Kaliber Kecil (MKK), Munisi Kaliber Besar (MKB) atau menengah, Roket/Rudal dan lain-lain yang juga menjadi Program pemerintah dalam rangka mendorong kemampuan industri lokal, menuju kemandirian Alpalhankam.
“Harapan Pindad agar dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan ini segera terlaksana terhadap penambahan kapasitas produksi, serta peningkatan kualitas produksi Pindad untuk mendukung kemandirian Alpalhankam,” ujarnya.
Dalam kunjungannya kemarin, Wamenhan beserta rombongan mengunjungi berbagai fasilitas produksi Divisi Munisi Pindad yang memiliki luas 166 hektare dan terdiri dari fasilitas produksi MKK, MKB atau menengah dan fasilitas pengembangan serta laboratorium uji munisi.
Beberapa waktu lalu gedung fasilitas produksi MKK juga sudah diresmikan untuk menambah kapasitas dari kebutuhan TNI Polri yang masih belum tercukupi.
Adapun lahan pabrik Divisi Munisi masih banyak yang belum terpakai. Lahan itu disebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik-pabrik munisi baru maupun pabrik propellant yang merupakan bahan baku utama munisi dan belum tersedia di dalam negeri.
(Bisnis)