Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, bakal meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan industri pertahanan nasional. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menempatkannya sebagai Wamenhan.
“Ya ditambah,” kata Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11). Ia menegaskan, Kementeriannya bakal berusaha semaksimal mungkin mengembangkan industri pertahanan nasional.
Saat ini, Kementeriannya tengah menghitung penambahan alokasi anggaran tersebut. Karena itu, dia belum mau mengungkapkan detail terkait anggaran maupun nilainya.
Ia mengatakan, bakal membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi industri pertahanan nasional memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibutuhkan. Nantinya, pemerintah bakal memprioritaskan pesanan alutsista kepada industri pertahanan nasional.
Trenggono berharap cara tersebut bisa membuat industri pertahanan nasional lebih cepat maju. “Soal kesempatan saja. Kesempatan kasih order,” kata dia.
Kemenhan mengantongi Rp 108,36 triliun atau 4,4% dari total belanja pemerintah Rp 2.461,1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Anggaran Kemenhan tahun ini merupakan terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 110,7 triliun.
Tahun depan, anggaran Kemenhan naik menjadi Rp 131,2 triliun dan merupakan yang terbesar. Alokasi itu melebihi Kementerian PUPR yang hanya Rp 120,2 triliun pada 2020.
Tahun depan, 40% dari anggaran Kemenhan bakal dialokasikan untuk belanja pegawai atau naik 10% dibanding 2019. Peningkatan itu karena ada kenaikan tunjangan kinerja pegawai pada 2020.
Kemudian, 30% anggaran Kemenhan bakal dialokasikan untuk belanja modal. Sisanya untuk biaya perawatan.
“Dari anggaran belanja modal serta belanja perawatan yang ada itu proporsi yang diambil industri pertahanan nasional itu 31,6%,” kata Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan Bondan Tiara Sofyan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebutkan, anggaran di Kemenhan pada 2020 meningkat seiring naiknya kebutuhan anggaran keamanan dan pertahanan. Terutama, karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 240 daerah bakal dilaksanakan tahun depan.
Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa anggaran pertahanan pada 2020 bakal meningkat drastis. Menurut Jokowi, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
(KataData)